Siswa Pendidikan dan Pembentukan Bintara (Diktukba) Inklusif Polri dari jalur disabilitas, Rendi Arif Pratama, kini menjalani pendidikan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Sumatera Utara (Sumut). Rendi merupakan atlet paralimpik cabang olahraga atletik.

Pemuda 17 tahun ini mengatakan dirinya ingin mengikuti jejak Sang Ayah sebagai abdi negara. Ayahnya merupakan prajurit TNI AD yakni Sersan Kepala (Serka) Hendri Saputra.

“Saya ingin seperti ayah saya, menjadi abdi negara. Awal sebelum Polri membuka penerimaan anggota disabilitas, cita-cita saya jadi guru,” kata Rendi di SPN Polda Sumut, Hinai, Langkat, Sumut pada Minggu (29/9/2024).

Peraih medali perunggu cabang olahraga lari cepat 100 meter Peparpernas X 2023 ini menceritakan antusiasmenya saat tahu Polri membuka kesempatan untuk penyandang disabilitas menjadi seorang polisi. Kala itu dia membuka media sosial TikTok, dan melihat unggahan perihal kebijakan inklusif Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam penerimaan anggota, yaitu merekrut penyandang disabilitas.

“Awalnya saya lagi scroll media sosial, TikTok. Lalu saya jumpa FYP bahwa ada pembukaan siswa Bintara Polri untuk khusus disabilitas. Lalu saya langsung bilang ke orang tua bahwasanya ada pembukaan Bintara Polri untuk disabilitas. Dan orang tua langsung mendukung dan kami mencari informasi lebih lanjut dengan pergi ke Polres Deli Serdang,” cerita Rendi yang juga peraih medali emas cabor Lempar Lembing Peparprov II Sumut.

Sesampainya di polres, personel SDM setempat lalu berbincang terkait persyaratan pendaftaran Bintara Polri jalur disabilitas. Singkat cerita, Rendi akhirnya mendapat nomor pendaftaran dan mengikuti serangkaian tes masuk Bintara Polri hingga dinyatakan lolos seleksi.

“Saat itu saya menyiapkan fisik saya, contohnya berenang dan berlari. Kemudian belajar untuk tes akademik,” ucap sulung dari tiga bersaudara ini.

Rendi sejak kecil mengaku berjuang untuk mandiri dan memilih menghadapi perundungan dari teman-temannya. Rendi lalu menyadari dirinya harus semangat dan ‘bangkit’ dari kondisi tersebut.

“Saya waku masih kecil saya pikir saya tidak disabilitas, saya pikir saya normal. Saya tahu saya disabilitas setelah teman-teman saya bilang saya cacat kelas 3 SD. Saya diejek teman saya. Kelas 6 juga saya diejek satu kelas, akhirnya saya ngadu. Lalu saya berpikir apakah saya harus selalu sedih? Jawabannya ‘tidak’. Saya melihat (penyandang) disabilitas yang lain, jadi saya harus lebih semangat dari mereka,” ungkap peraih medali perak cabang olahraga Lempar Cakram Peparprov II Sumut ini.

Dia bercerita ibunya pernah menguncinya di dalam sebuah ruangan. Dan ruangan itu, sambung Rendi, baru akan dibuka ibunya jika Rendi sudah bisa memakai baju sendiri. Rendi menuturkan hal tersebut merupakan salah satu cara ibunya mendidiknya untuk mandiri.

“Nggak lama saya ketuk (pintu) dari dalam, saya bilang sudah berhasil pakai baju sendiri. Ibu menangis terharu,” kata Rendi.

Rendi yang juga meraih medali perak di cabor Tolak Peluru Peparprov II Sumut ini menyampaikan kedua orang tuanya selalu melapangkan dadanya, dan memberi motivasi dirinya bisa mencapai cita-cita. Rendi menyebut kedua orang tuanya selalu menyebut dirinya anak istimewa.

“Kata orang tua, ‘Sabar saja, ini jalan kamu, ini takdir kamu. Tapi yakinlah suatu hari kamu bakal jadi apa yang kamu mau’. Motivasi lainnya, ‘Kamu itu istimewa, jadi jangan berkecil hati kalau diejek. Kamu lebih daripada yang lain, kamu itu istimewa’,” ungkap Rendi.

Rendi mengatakan sedari kecil juga ayahnya telah membekali dirinya dengan pengetahuan, semisal terkait komputer. Rendi menuturkan dia memiliki kemampuan di bidang komputer, sehingga dia yakin selain prestasi atletik, kemampuannya itu dapat memberi kontribusi untuk Polri.

“Mereka (orang tua) memberikan contoh agar saya tidak lemah atau dimanja-manja. Saya selalu dibuat mandiri. Saya yakin dengan kemampuan komputer saya dan saya yakin bisa bermanfaat untuk Polri,” ujar Rendi.

Pertama masuk SPN Polda Sumut sebagai siswa Bintara, Rendi mengaku kaget dengan kehidupan yang serba cepat, disiplin dan tegas. Namun di sisi lain dia terkesan dan bersyukur.

“Yang paling terkesan waktu saya datang kemari (SPN Polda Sumut), waktu disuruh cepat-cepat pakai baju dan sepatu. Saya merasakan, ‘Oh begini sekolah polisi’. Lama saya terbiasa. Dan kalau dulunya saya ngomong lemah lembut, sekarang saya berani tegas. Saya juga dulu tidak rapih dalam pakaian, sekarang sudah lebih rapih,” ucap Rendi.

Rendi pun bersyukur karena dia diperlakukan sama oleh siswa lainnya. Dia merasa diperlakukan setara.

“Di lingkungan SPN saya merasa rekan-rekan dan pengasuh, terutama pengasuh tidak ada bedakan satu dengan yang lain. Mau saya begini, mau saya begitu, sama di sini semua, rata,” kata remaja berusia 17 tahun ini.

Diketahui, Polri melalui Biro Pengendalian Personel SSDM Polri, merekrut 16 penyandang disabilitas pada penerimaan Bintara Tahun Anggaran 2024 ini. Mereka terdiri dari 3 siswa Bintara perempuan dan 13 laki-laki.

Rekrutmen kelompok disabilitas menjadi anggota organik merupakan kebijakan inklusif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Dedi menuturkan Jenderal Sigit yakin penyandang disabilitas mampu melakukan pekerjaan kepolisian.

“Polri pada tahun 2023 sebenarnya sudah melakukan rekrutmen terhadap kelompok disabilitas tapi untuk golongan ASN atau pegawai negeri pada Polri (PNPP). Dari kelompok itu kita pekerjakan di dua polda yaitu Polda Jogja kemudian di Polda Sumatera Selatan. Dari situ berproses, Pak Kapolri tambah yakin, ‘Saya minta (difabel menjadi-red) anggota Polri’,” tutur Irjen Dedi sambil menirukan perintah Jenderal Sigit padanya kala itu.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didi Supranoto, S.I.K., M.H., menjelaskan kasus kekerasan terhadap Anak 13 tahun yang terjadi di Kabupaten Maros berhasil diungkap oleh aparat Polres Maros dan 2 orang pelaku telah ditangkap yaitu Ek (19) dan Sp (15)

Dikatakan Kabid Humas, Para Tersangka ditangkap di Desa Tompobulu Maros dan langsung diamankan di Rutan Polres Maros.

“Jadi aparat Polres Maros juga telah merilis kasus Persetubuhan terhadap anak dan Kasus Membawa lari anak dibawah umur, ini” ungkap Didik, Kamis (26/9/2024).

Dijelaskannya pula oleh Kabid humas, Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu 15/9/2024 sekitar pukul 02.00 wita di Dusun Arra Desa Tompobulu Kab. Maros.

Saat itu terduga Pelaku Ek (19) dan Sp (15 thn/pelajar) mengajak korban per. CT (13 thn/putus sekolah) untuk berjalan – jalan dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 3 (tiga)

Setelah pelaku tiba di tempat yang sepi pelaku EK mengajak korban masuk di hutan (pinggir jalan) dan langsung menyetubuhi korban secara bergantian, setelah itu korban diantar pulang kerumah di Samata Kab. Gowa.

Selanjutnya, kata Didik, Terkait isu yang beredar mengenai laporan korban yang ditolak, Kasat Reskrim Polres Maros menjelaskan bahwa saat itu korban diminta melengkapi identitas berupa kartu keluarga (KK) dan KTP tidak ada karena hilang. Tetapi saat itu juga laporan langsung ditindaklanjuti.

Jakarta. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan Selamat atas Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-69 yang jatuh pada 22 September 2024.

“Selamat Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-69 Tahun 2024. Semoga semakin inovatif dan profesional agar semakin dekat dan dicintai masyarakat,” ujar Jenderal Sigit, Kamis (26/9/24).

Dalam memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara, Jenderal Sigit mengingatkan bahwa 69 tahun lalu, pada 22 September 1955, Kepala Jawatan Kepolisian Negara mengeluarkan Order No 20/XVI /1955 tentang Pembentukan Seksi Lalu Lintas Jalan yang merupakan cikal bakal Polisi Lalu Lintas. Kemudian, dalam perkembangannya, polisi lalu lintas senantiasa hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat guna mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas.

Tak dipungkiri, kamseltibcarlantas saat ini menjadi pengingat tantangan ke depan. Inovasi pun harus terus dilakukan demi menghadapi tantangan ke depannya.

“Sekali lagi, Selamat Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-69 Tahun 2024, Polantas Presisi Hadir Menuju Indonesia Maju,” ungkap Jenderal Sigit.

Ditambahkan Korlantas Polri Irjen. Pol. Aan Suhanan membeberkan salah satu inovasi yang akan dilakukan. Inovasi itu adalah pengembangan aplikasi yang diberi nama Traffic Attitude Record atau catatan perilaku pengemudi di Indonesia.

Aplikasi itu, ujar Kakorlantas, mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan dan menjadi rujukan dalam penggunaan SIM. Nantinya, Korlantas mempunyai basis data para pengemudi baik itu yang melanggar UU Lalu Lintas maupun yang menjadi tersangka atau menjadi penyebab terjadinya kecelakaan.

“Itu ada di record di Korlantas, nantinya akan menjadi poin untuk penggunaaan SIM,” jelas Kakorlantas Polri dalam sambutan dalam kegiatan HUT Lalu Lintas Bhayangkara.

Menurutnya, tiap pengguna jalan akan diberi poin 12 ketika mendapat SIM. Apabila melakukan pelanggaran lalu lintas, maka poin tersebut bakal dikurangi.

Ditambahkan Kakorlantas, nantinya pengurangan poin berada pada rentang 1 poin hingga 12 poin. Jika poin sudah habis, pengguna jalan tidak dapat memperpanjang SIM-nya.

“Nanti poin itu akan dikurangi ketika masyarakat melanggar peraturan lalin atau ditilang oleh polantas untuk pelanggaran ringan 1 poin, pelanggaran sedang 3 poin, pelanggaran berat 3 poin, untuk kecelakaan ini bisa 8 poin atau 12 poin untuk yang terlibat kecelakaan lalu lintas atau tabrak lari,” jelas Kakorlantas.

Irjen. Pol. Aan menuturkan, catatan perilaku pengemudi itu juga bakal dijadikan rujukan oleh bidang intelkam untuk menerbitkan SKCK. Oleh karenanya, diharapkan para pelanggar lalu lintas mendapat efek jera.

“Ini juga bisa digunakan oleh fungsi intelijen dalam memberikan surat keterangan catatan kepolisian sehingga pelanggaran lalin yang dilakukan oleh para pengendara bisa masuk dalam catatan kepolisian nantinya,” ujar Irjen. Pol. Aan.

Makassar, — Polda Sulsel menggelar program rutinnya yang disebut dengan Minggu Kasih.

Minggu kasih kali ini digelar di Salah Satu Warkop Jalan Kapasa Raya Kota Makassar, Kamis 26 September 2024

Minggu Kasih ini dalam rangka membangun sinergitas dengan masyarakat setempat sekaligus mendengarkan keluhan, saran serta kritik, untuk membangun kinerja Polri yang lebih baik, guna menciptakan situasi politik yang aman dan kondusif

Kegiatan dihadiri oleh Kasubdit Binpolmas Ditbinmas Polda Sulsel, AKBP Daniel Siampa, Personil Ditbinmas Polda Sulsel, Pengunjung Warkpo dan Tokoh Masyarakat Kapasa Raya.

sesi tanya jawabpun dimulai, Agustinus yang merupakan Tokoh Masyarakat Kapasa Raya, beliau menyarankan untuk dibangunnya pos lantas samping tol, karena biasanya banyak yang melawan arus terutama kendaraan roda dua, , “kalau jam pulang kantor disini pak sering banyak yang melanggar dengan melawan arus, padahal disamping tol ini banyak mobil mobil besar yang lewat, ini kan bahaya pak, jadi mohon dipertimbangkan untuk adanya pos lantas” . pungkasnya

Hal ini langsung mendapat tanggapan dari Kasubdit Polmas, “akan kami kordinasikan dengan polrestabes dan polsek nantinya pak, jika memang pos lantas masih susah, kita akan coba mendatangkan personil lantas agar melaksanakan pengaturan di jam jam rawan”

Lalu ada Pak Ferry yang memberikan masukan agar personil kepolisian mengantisipasi kejahatan dimalam hari terutama untuk jalan underpas tol, yang gelap dan rawan kejahatan, “di Underpass atau terowongan tol itu pak, gelap sekali jadi memang agak rawan kalau pulang malam kasian, terutama perempuan, jadi mungkin bisa ada patroli polisi disana”. pungkasnya

Kasubdit Polmas pun langsung merespon, “untuk patroli kita akan tingkatkan dan bantu backup polres dan polsek dan tentunya akan kordinasi dengan pemerintah setempat terkait penerangan di underpass tersebut”.

Pengantar Minggu Kasih disampaikan oleh Kasubdit Binpolmas Ditbinmas Polda Sulsel dengan menyampaikan beberapa strategi dan program pimpinan Polri saat ini dengan Jumlah Peserta kurang lebih 20 orang.

Sumber Fachry Humas Ditbinmas

Jakarta – Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi, menyambut baik pembentukan Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Saya sebagai Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, yang sudah cukup lama bekerjasama dengan Mabes Polri memberikan dukungan sepenuhnya terhadap apa yang sudah dibenuk Bapak Kapolri pada tanggal 20 September 2024 yang lalu yaitu Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perdagangan Orang,” ujar pria yang akrab disapa Kak Seto, Kamis (26/9/2024).

Pembentukan Direktorat PPA-PPO juga diapresiasi Kak Seto. Dengan adanya unit baru Polri itu, Kak Seto berharap adanya peningkatan pengungkapan kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak.

Terlebih Kak Seto sendiri melihat banyaknya pelaku kekerasan hingga kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak yang pengungkapannya terkendala berbagai hal.

“Kami apresiasi terhadap Bapak Kapolri atas dibentuknya direktorat tersebut, mudah-mudahan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak juga bisa semakin ditingkatlan lagi,” terangnya.

Kak Seto menceritakan, pihaknya bersama Mabes Polri bekerjasama dengan kepolisian di beberapa negara, diantaranya Amerika Serikat, Meksiko, Australia, dan Thailand. Kerjasama itu tak lain adalah bagian dari penindakan terhadap perdagangan orang, khususnya perdagangan anak.

“Mudah-mudahan dengan adanya Direktorat ini dibawah Bareskrim, Polri betul-betul dapat meningkatkan penindakan yang tegas terhadap para pelaku-pelaku tersebut,” pungkasnya.

Makassar – Irjen Andi Rian R Djajadi dimutasi dari jabatan Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel). Jenderal kelahiran Makassar ini terhitung hanya sekitar sembilan bulan menjabat.

Kendati masa jabatan cukup singkat, Irjen Andi Rian dianggap sukses dalam berbagai hal, terutama soal pengamanan Pemilu 2024. Andi Rian saat itu banyak berkunjung ke daerah yang berpotensi mengalami gangguan saat Pemilu.

Selain itu, Andi Rian juga menginisiasi deklarasi Pemilu damai 2024 bersama Generasi Z Forum Osis se-Sulsel. Kegiatan ini sebagai bentuk pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan jelang Pemilu.

Andi Rian juga meningkatkan pelayanan bidang lalu lintas berbasis digital di Sulsel. Salah satunya dengan terus menambah perangkat Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di berbagai wilayah.

Mantan Kapolda Sulsel ini juga pernah mencopot dua oknum perwira polisi Polres Toraja Utara dari jabatannya. Pencopotan tersebut terkait dengan kasus judi sabung ayam.

Sosok Andi Rian Gemar Lakukan Misi Kemanusiaan

Dalam catatan pemberitaan detikSulsel, Irjen Andi Rian juga kerap melakukan sejumlah kegiatan kemanusiaan. Seperti pada bulan pertama dia menjabat, Andi Rian membangun kelas jauh untuk siswa SD Inpres 5/81 Tapong, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.

Dia juga tercatat pernah melakukan kegiatan sosial dengan membagikan ribuan paket sembako kepada warga di Gowa, Bulukumba, dan Sinjai pada Januari 2024. Dalam kesempatan itu, dia juga memberangkatkan dua warga Sinjai untuk umrah.

Selain itu, Andi Rian juga memberangkatkan 10 orang di Kabupaten Maros untuk umrah pada Juni 2024. Lima diantaranya berprofesi sebagai penggali kubur dan pemandi jenazah.

Irjen Andi Rian menyita perhatian saat memasang 52 lampu di sepanjang Jalan Sumpang Labbu, Kabupaten Bone, di Bulan April. Hal itu dilakukan untuk mengurangi kerawanan kamtibmas akibat jalan yang gelap.

Andi Rian juga membangun 46 sumur di beberapa kabupaten dan kota di Sulsel. Pembangunan tersebut merupakan langkah antisipasi dalam menghadapi puncak kemarau.

Selain itu, Irjen Andi Rian juga pernah membangun masjid di Kabupaten Bone pada di Juni 2024. Pembangunan tersebut merupakan amanah dari orang tuannya.

Pemkab Bone pun memberikan penghargaan kepada Irjen Andi Rian saat perayaan Hari Jadi Bone (HJB) yang bertepatan pada Sabtu (20/4). Penghargaan tersebut merupakan apresiasi atas kontribusinya terhadap pembangunan daerah diwilayahBone.

MAKASSAR – Irjen Pol Yudhiawan Wibisono mengaku berkomitmen untuk menciptakan kondisi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang kondusif setelah resmi menjabat sebagai Kapolda Sulsel.

Pernyataan tersebut disampaikan Irjen Pol Yudhiawan Wibisono kepada Lintasterkini.com,  Minggu (22/9/2024). Ia juga memohon doa dari semua pihak untuk mendukung terciptanya Sulsel yang aman dan kondusif.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya bersinergi dengan seluruh elemen yang ada di Sulawesi Selatan.

“Kita akan menciptakan kondisi yang kondusif melalui sinergi dengan seluruh elemen Sulsel,” ujarnya.

Ketika ditanya tentang sinergi dengan media, Irjen Pol Yudhiawan menegaskan bahwa semua pihak perlu bekerja sama.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi memutasi Irjen Pol Yudhiawan Wibisono sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Kapolda Sulsel). Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Polri nomor ST/2098/IX KEP/2024, yang diterbitkan pada 20 September 2024.

Irjen Yudhiawan dikenal luas karena perannya yang krusial sebagai mantan penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menjadikannya figur berintegritas tinggi dan berpengalaman dalam penanganan kasus-kasus besar.

Dalam mutasi ini, Irjen Yudhiawan akan menggantikan Irjen Pol Andi Rian Djajadi, yang dimutasi untuk memimpin Polda Sumatera Selatan (Sumsel). Banyak yang mengaitkan mutasi Kapolda Sulsel dengan persoalan yang ramai di Sulsel beberapa pekan terakhir. (*)

Komnas HAM mengapresiasi Polri atas pembentukan direktorat baru, yaitu Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO). Komnas HAM mengatakan tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa.

“Komnas HAM mengapresiasi pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena dua tindak pidana ini kan cukup banyak korbannya,” kata Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, saat dihubungi, Minggu (22/9/2024).

“Terutama kalau TPPO itu kan masuk dalam kategori extraordinary crime, dan pendirian direktorat khusus ini kan sudah didorong cukup lama ya karena itu masuk tindak pidana khusus, sehingga pertama tentu mengapresiasi,” ujar Anis.

Selain itu, Komnas HAM juga mendorong agar pembentukan Direktorat PPA dan PPO ini juga mendorong memperbanyak perekrutan polisi perempuan (Polwan). Sebab, menurutnya presentase polisi perempuan di tubuh Polri masih sedikit.

“Kedua kita tentu ingin mendorong pendirian direktorat ini juga sekaligus bisa mendorong agar rekruitment di kepolisian itu juga memperbanyak polisi perempuan. Karena selama ini kan komposisi atau presentasenya masih sangat kecil keberadaan polisi perempuan di tubuh Kepolisian RI,” ujarnya.

Lebih lanjut, selama masa transisi pemerintahan, Komnas HAM juga mendorong agar direktorat baru tersebut diperkuat juga dari segi sumber daya manusia dan anggaran. Hal itu agar penanganan kasusnya berjalan efektif.

“Kita mendorong kelembagaan ini perlu diperkuat dari sisi Sumber Daya Manusia, juga didukung oleh sumber daya anggaran sehingga bisa berjalan efektif dalam menegakkan hukum untuk kasus kasus tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana kekerasan perempuan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO). Kapolri menunjuk Brigjen Desy Andriani sebagai Dirtipid PPA dan PPO Bareskrim Polri.

JAKARTA – Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro memberikan apresiasi kepada Menhan Prabowo Subianto, TNI, dan Polri yang telah berhasil membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

“Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN), Pemerintah Daerah Papua, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat Papua serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam pembebasan Kapten Philip,” kata pria yang akrab dipanggil Simon kepada wartawan, Sabtu (21/9).

Menurut Simon, upaya pembebasan yang dilakukan melalui pendekatan yang lembut (soft approach) dan tanpa kekerasan.

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam menghadapi ancaman nasional, pendekatan yang sifatnya minim kekerasan dapat dilakukan secara efektif.

“Ini menunjukkan bahwa ada terobosan baru untuk menangani permasalahan KKB di Papua ini,” ujarnya.

Kemudian, Simon juga menilai bahwa pendekatan model ini bukan hal yang pertama dilakukan oleh aparat pertahanan dan keamanan. Bahkan untuk beberapa pengalaman pernah dilakukan dan berhasil sukses.

“Misalnya, dulu waktu menyelesaikan persoalan di Aceh, kita juga menggunakan pendekatan soft power ini,” sambungnya.

Lebih lanjut, Simon merasa optimis bahwa pola ini dapat dijadikan satu acuan bersama-sama, oleh TNI, Polri dan jajaran pemerintahan serta tokoh-tokoh lainnya dalam menyelesaikan persoalan ancaman nasional.

“Kita berharap, hal ini menjadi awal untuk masa depan Papua yang lebih baik, mengingat berbagai kekerasan yang menimbulkan korban jiwa di masa lalu sangat merugikan masyarakat,” pungkasnya.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut merespons bebasnya pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Jokowi mengapresiasi TNI-Polri yang telah melakukan proses negosiasi panjang.

“Ya ini kan proses negosiasi yang sangat panjang dan kesabaran kita untuk tidak melakukan dengan represif sehingga yang kita prioritaskan adalah keselamatan dari pilot yang disandera hingga proses panjang yang telah dilakukan TNI/Polri sudah sangat bagus, saya sangat mengapresiasi,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat seperti dilansir detikNews, Sabtu (21/9/2024).

Setelah dibebaskan, Jokowi mengatakan pilot Susi Air akan dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa kesehatannya. Selanjutnya pilot Susi Air itu akan diterbangkan ke negara asal.

“Dan nanti akan dibawa dari Yaguru (salah satu kampung di Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan) ke rumah sakit terlebih dahulu untuk dicek kesehatannya setelah itu akan diterbangkan,” ujar Jokowi.

Saat ditanya adakah titik balik diplomasi usai pembebasan pilot Susi Air, Jokowi enggan menyampaikan. Yang terpenting menurutnya, pembebasan itu sudah melewati proses negosiasi panjang.

“Ya tidak perlu disampaikan, sudah ada proses negosiasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz gabungan TNI-Polri berhasil membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens dari KKB di Papua.

Kapten Philip yang merupakan warga negara (WN) Selandia Baru ini sudah lebih dari satu tahun disandera KKB. Dalam foto yang diterima detikcom dari sumber terpercaya, Sabtu (21/9/2024), Kapten Philip telah didampingi anggota Polri.

Sebelumnya, Polri mengungkap KKB menawarkan proposal pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024, Kombes Bayu Suseno, menyatakan timnya mempelajari isi proposal tersebut.

“Pentingnya kami memastikan bahwa proposal ini benar-benar upaya serius untuk membebaskan pilot, mengingat KKB sebelumnya kerap membuat propaganda serupa yang tidak terealisasi,” kata Kombes Bayu dalam keterangannya, Rabu (18/9).

Pernyataan Egianus Kogoya, pimpinan KKB, terkait pembebasan Kapten Philip beredar di media sosial (medsos). Dalam pernyataan tersebut, KKB mengeluarkan sebuah proposal pembebasan pilot.

Proposal tersebut diterbitkan pada Selasa (17/9) dan menunjuk fasilitator untuk mediasi pembebasan Kapten Philip Mark Mehrtens. Menurut juru bicara KKB, Sebby Sambon, proposal ini untuk merespons tuntutan yang selama ini disuarakan oleh berbagai pihak.

Makassar – Berbagi makanan sehat bergizi dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi ke murid sekolah dasar (SD), kembali dilakukan. Kali ini, berbagi makanan sehat Program Jumat Berkah itu, dilaksanakan di SD Inpres Paropo Makassar, Jumat (20/9/2024).

Sebelum makanan dibagikan, para murid lebih dahulu diajar mencuci tangan yang bersih dan benar oleh para Polwan Bidpropam Polda Sulsel. Setelah itu, mereka diminta kembali duduk di kursi masing-masing untuk dibagikan makanan.

Kasubbag Renmin Bidpropam Polda Sulsel, AKP Martha mengatakan, pihaknya membagikan makanan bergizi kepada pelajar dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi. Ini adalah program Jumat Berkah dari Kapolda Sulsel.

“Hari ini kita bagikan makanan bergizi kepada pelajar SD Inpres Paropo di Jl Dirgantara, Kecamatan Panakkukang, Makassar, ” kata AKP Martha saat ditemui di SD Inpres Paropo Makassar, Jumat (20/9/2024).

Martha menyebut, pihaknya membagikan 219 paket makanan bergizi ditambah susu. Ini merupakan program untuk mendukung mensuplai makan bergizi kepada generasi pelanjut bangsa.

“Jadi kita awali dari murid-murid SD. Program ini akan berkelanjutan dan terimakasih banyak kepada bapak Kapolda Sulsel. Semoga program ini dapat bermanfaat bagi kita semua, “harap Martha.

Kepala Sekolah Dasar (SD) Paropo Makassar, Herlita Amba Rarung mengaku, adanya pembagian makanan bergizi ini dari Kapolda Sulsel, pihaknya sangat berbahagia.

“Ini sangat luar biasa, saya tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Kami sangat bahagia. Mungkin anak-anak kami yang sekolah di sini jarang makan makanan seperti itu, karena rata-rata orang tua mereka kerja serabutan, “ucap Herlita.

Makassar – Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel), Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, menerima sejumlah masukan penting dari empat ketua organisasi wartawan dalam diskusi Forum Dosen yang berlangsung di kantor Tribun Timur, Kota Makassar, Sulsel, Selasa (17/9/2024) kemarin.

Diskusi ini menghadirkan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar Didit Hariyadi, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulsel Andi Muhammad Sardi, Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Makassar Iqbal Lubis, dan Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulsel Hajriana Ashadi. Forum ini dipandu oleh Ketua Forum Dosen Makassar, Prof Adi Suryadi Culla, serta dihadiri Ketua KPU Sulsel Hasbullah dan Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli.

Salah satu isu penting yang diangkat dalam diskusi tersebut adalah apresiasi atas meningkatnya kondisi keamanan bagi jurnalis di Sulsel. Ketua AJI Makassar Didit Hariyadi mengungkapkan bahwa sepanjang Januari hingga September 2024, tidak ada laporan kekerasan terhadap wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistik, berbeda dengan masa Pilkada 2014 dan 2019, ketika jurnalis kerap menjadi korban kekerasan, baik dari peserta Pilkada maupun oknum aparat.

“Alhamdulillah, tahun ini wartawan tidak mengalami kekerasan, termasuk kekerasan digital,” ujar Didit.

Didit juga menekankan pentingnya penyelesaian sengketa pemberitaan melalui Dewan Pers, bukan jalur pidana, mengingat pers bekerja untuk kepentingan publik dan dilindungi oleh Undang-Undang Pers.

Menanggapi hal ini, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi menyampaikan bahwa sejak awal tugasnya di Sulsel, dirinya telah berkomitmen untuk menyerahkan sengketa pers kepada Dewan Pers. Ia menegaskan bahwa laporan terhadap wartawan tidak akan diproses secara pidana kecuali jika Dewan Pers menemukan pelanggaran hukum.

“Laporan yang melibatkan jurnalis kita serahkan ke Dewan Pers. Jika ada pelanggaran pidana, baru kita tindak lanjut,” jelas Andi Rian.

Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen Polri, khususnya Polda Sulsel, dalam menjalin kolaborasi positif dengan insan pers, guna menjaga kemerdekaan pers dan mencegah kriminalisasi terhadap jurnalis.